 |
Polemik hibah tanah oleh Ketua Macab LVRI Belu, Stefanus Atok Bau, terus menuai sorotan dari masyarakat dan para tokoh di Kabupaten Belu.
Veteran asal Timor Leste yang kini bermukim di Atambua, Julio Docarmo, menegaskan bahwa hibah tanah harus sesuai aturan hukum dan peruntukannya jelas untuk kepentingan organisasi LVRI, bukan demi kepentingan pribadi maupun politik.
“Secara hukum, hibah tanah memang sah apabila dibuat dengan akta hibah dan terdaftar di BPN. Namun, hibah tersebut harus jelas peruntukannya, yaitu untuk kepentingan organisasi LVRI, bukan untuk kepentingan politik pribadi. Tanah yang dihibahkan otomatis menjadi milik organisasi dan tidak bisa lagi diklaim sebagai aset pribadi pemberi hibah,” tegas Julio Docarmo.
Nada kritis juga datang dari tokoh masyarakat sekaligus veteran, Tote Fernandes dan Bernadus Seran. Mereka menilai persoalan utama yang berkembang adalah status Stefanus Atok Bau yang dianggap masih dipertanyakan, karena dinilai bukan veteran. Jika benar demikian, maka tindakannya mengatasnamakan organisasi dalam proses hibah patut didalami keabsahannya.
Menurut mereka, mekanisme internal LVRI maupun pihak berwenang perlu memastikan apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan AD/ART organisasi atau justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Lebih jauh, para tokoh veteran ini menegaskan bahwa hibah tanah tidak boleh dijadikan alat politik untuk memperkuat posisi individu dalam organisasi. LVRI adalah rumah besar para pejuang bangsa, sehingga setiap aset harus dikelola demi kesejahteraan dan persatuan para veteran.
Masyarakat Belu pun berharap agar DPP LVRI, pemerintah daerah, serta instansi berwenang menindaklanjuti persoalan ini secara terbuka dan adil. Tujuannya agar tidak menimbulkan fitnah, adu domba, maupun penyalahgunaan aset organisasi.
“Harapan kami, marwah dan kehormatan LVRI tetap terjaga, serta keputusan organisasi benar-benar berpihak pada para pejuang dan keluarganya,” tutup Julio Docarmo.
Narasumber:
Julio Docarmo
Bernadus Seran
Yoseph Fernandes