Jokowi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Tantang KPK Tindak Tanpa Pandang Bulu
✕

TAGS:

  • TNI-POLRI
  • REGIONAL
  • MILITER
  • Kodim 1622/Alor
  • Dandim 1622/Alor
  • Kodam IX/udayana
  • Korem 161/Wira Sakti
  • Dandim 1604/Kupang
  • Politik
  • Dispenad
  • Kasad
  • PEMERINTAH
  • Pemda Alor
  • Panglima TNI
  • HUKRIM
  • Pendidikan
  • PAMTAS RI-RDTL
  • DPC PERADI OELAMASI
  • PAMTAS RI
  • Budaya
  • DPR RI
  • Dr. Nicholay Aprilindo
  • Olahraga
  • BPOM RI
  • Korem 163/WSA
Delix News

Breaking News

Link Menu Atas

    • News
    • Bisnis
    • Superskor
    • Sport
    • Seleb
    • Lifestyle
    • Travel
    • Otomotif
    • Techno
    • Kesehatan
    • Populer
    • Beli Tribunnexs
    HOME › Jef Beny Bunda › KPK

    Jokowi Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Tantang KPK Tindak Tanpa Pandang Bulu

    Kamis, 02 Januari 2025, Januari 02, 2025

    Baca Juga :

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat



    Jakarta - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).


    Hal ini pun mendapatkan beragam respons dari sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan (PDIP), tempat Jokowi memulai karir politiknya.


    Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, temuan OCCRP tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan apara penegak hukum lainnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak pandang bulu.


    “Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2025).


    Menurut Djarot, pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum juga dibutuhkan untuk menguji keakutaran data dari OCCRP tersebut. 


    “Sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. 


    Sementara itu, Sekjen Projo Handoko menyatakan bahwa penilian OCCRP terhadap Jokowi sangat keliru.


    “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,” kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2024).


     

    Projo Bela Jokowi


    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakernas Projo di Indonesia Arena, Sabtu (14/1/2023). (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com).


    Handoko menyebut, sampai akhir masa jabatan Jokowi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap Presiden ke-7 RI itu mencapai 80 persen lebih. 


    “Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, " ujar Handoko.


    Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.


    “Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omon-omon,” pungkas Handoko.


    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pernyataan resmi terkait penetapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka dugaan korupsi bansos Covid-19. (Dok Setpres)

    Diketahui, nama Presiden ke-7 RI itu masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan global OCCRP.


    Adapun nominasi yang memporoleh suara terbanyak terbanyak untuk tahun 2024 meliputi, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautami Adani.  


    oleh Delvira Hutabarat

    Tags Jef Beny BundaKPK
    Bagikan ini ke

    Komentar

    BERITA POPULER+

    • PH Eks Kapolres Ngada Pertanyakan Etika Dr. Mikhael Feka, SH., MH, Nikolas Ke Lomi: Kita Akan Adukan Ke Dewan Kehormatan Profesi
      Kupang – Penasehat Hukum eks Kapolres Ngada, Nikolas Ke Lomi, SH keberatan dan pertanyakan  atas pernyataan Dr. Mikhael Feka, SH., MH yang ...
    • Kasus Penelantaran Imelda Christina Bessie, Unit PPA Polda NTT Periksa Dua Saksi
      Kupang, 10 September 2025 – Proses hukum dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dan verbal serta penelantaran...
    • TNI dan Polri Patroli Gabungan Cipta Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat di Kota Kasih
      KUPANG-NTT - Dalam rangka upaya memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, TNI dan Polri melaksanaka...
    • Herry Battileo Kuasa Hukum Apliana, Desak Pemerintah SBD Hentikan Pembangunan Jalan di Tanah Klien
      Waitabula, (6/9/2025) – Herry F.F Battileo, S.H.,MH Pendiri LBH Surya NTT, Ketua DPC PERADI Oelamasi Sekaligus Ketua Dojo Kempo LBH Surya NT...
    • Dukung Program Pembangunan Desa, Babinsa Serka Lodian Ajak Warga Bersihkan Lokasi Pembangunan Jalan
      KUPANG - Untuk mendukung serta menyukseskan program pembangunan di Desa Manubelon, Babinsa Koramil 1604-03/Naikliu Serka Lodian Wila Radja ...
    • Hadiri Kegiatan Doa Bersama, Begini Pesan Babinsa Serma Kornelis Adu
      KUPANG - Babinsa Koramil 1604-07/Alak Serma Kornelis Adu hadiri kegiatan Doa bersama Para Pengurus dan anggota Persekutuan Doa (PD) seKota ...
    • Jefrianus Pati Bean Tanggapi Kritik Beni Jahang soal Profesionalisme Wartawan
        Kupang - Pernyataan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTT, Beni Jahang, yang menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kartu u...
    • Christina Bessie Resmi Laporkan Suami atas Kasus Penelantaran ke Polda NTT
      Foto : Advokat Andre Lado bersama Imelda Christina Bessie usai pemeriksaan intensif di Unit PPA Polda NTT, Sabtu (30/8).  KOTA KUPANG - Ime...
    • Julio Docarmo: Hibah Tanah Harus untuk LVRI, Bukan Politik Pribadi
      Polemik hibah tanah oleh Ketua Macab LVRI Belu, Stefanus Atok Bau, terus menuai sorotan dari masyarakat dan para tokoh di Kabupaten Belu. Ve...
    • Soroti Kasus Imelda Bessie, Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal Minta Polda NTT Tindak Tegas
      Jakarta - Tokoh nasional Kanjeng Raden Haryo (KRH) H.M. Jusuf Rizal, S.H., yang juga Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), angkat b...
    + Indeks Berita

    Link Bawah

    • Redaksi
    • Disclaimer
    • Pedoman Media Siber
    • Kontak Kami
    Copyright © Delix News

    TerPopuler