Anton Suhartono
Benjamin Nentanyahu menyebut negara Palestina seharusnya didirikan di dalam wilayah Arab Saudi (Foto: AP)
DOHA - Arab Saudi mengomentari pernyataan kontroversial sekaligus konyol Perdana Menteri Israel Benjamin Nentanyahu. Dia mengatakan negara Palestina seharusnya didirikan di dalam wilayah Arab Saudi.
Netanyahu juga menyarankan seluruh penduduk Palestina yang berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza diusir ke gurun di Saudi.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arab Saudi menegaskan hak rakyat Palestina atas tanah mereka tidak bisa diganggu gugat.
"Kerajaan menegaskan, rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka dan mereka bukan penyusup atau imigran yang bisa diusir kapan pun penjajah brutal Israel menghendaki," bunyi pernyataan Kemlu Arab Saudi, Minggu (9/2/2025).
Saudi juga menyebut Israel memiliki mentalitas penjajah ekstrem yang menyangkal adanya hubungan emosional, historis, dan hukum antara penduduk Palestina dengan tanah air mereka
"Mereka sejak awal tidak menganggap rakyat Palestina layak untuk hidup," demikian isi permyataan.
Disebutkan, para pendukung ide-ide ekstremis tersebut merupakan kelompok sayap kanan yang berusaha mencegah Israel bisa menerima perdamaian. Mereka adalah orang-orang yang menolak hidup berdampingan secara damai, menolak usulan perdamaian yang diadopsi oleh negara-negara Arab.
Kecaman serupa sebelumnya disampaikan Kemlu Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir. Mereka mengutuk pernyataan Netanyahu yang menyarankan agar warga Palestina diusir dari Tepi Barat dan Gaza ke Arab Saudi.
Pernyataan Netanyahu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
"Uni Emirat Arab menyampaikan kecaman keras atas pernyataan tercela dan provokatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi," bunyi pernyataan Kemlu UEA.
Menteri Negara UEA Khalifa bin Shaheen Al Marar menegaskan solidaritas penuh terhadap Arab Saudi dan mendukung negara tetangga tersebut terhadap segala ancaman atas keamanan, stabilitas, dan kedaulatannya. Kedaulatan Arab Saudi adalah garis merah dan UEA tidak akan membiarkan negara mana pun merusak atau melanggarnya.
Sebelumnya, Kemlu Mesir juga mengutuk pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya sebagai pelanggaran langsung terhadap kedaulatan dan norma diplomatik Arab Saudi.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Channel 14, Netanyahu mengomentari host acara yang salah menyebut Palestina sebagai Arab Saudi.
Netanyahu lalu mengomentari, mungkin host ingin menempatkan negara Palestina di Arab Saudi yang memiliki banyak wilayah gurun yang bebas.
Editor : Anton Suhartono