 |
DELIXNEWS.COM, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa total dana sebesar Rp 147,41 triliun telah dikucurkan untuk pembangunan IKN.
Mayoritas dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya merupakan kontribusi dari investasi swasta.
Rincian Penggunaan Dana APBN
Basuki menjelaskan bahwa dana ini dialokasikan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni periode 2022-2024, dengan total Rp 89 triliun dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk:
- Pembangunan jalan tol
- 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Sarana air minum dan sanitasi
- Embung dan kolam retensi
- Kantor perkantoran
- Fasilitas ibadah, seperti masjid, basilika, dan gereja
"Pada tahap awal pembangunan 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun untuk infrastruktur dasar, seperti jalan tol, hunian ASN, air minum, sanitasi, dan fasilitas ibadah," ujar Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Investasi Swasta Capai Rp 58,41 Triliun
Selain APBN, Basuki menambahkan bahwa terdapat investasi dari perusahaan swasta nasional dengan nilai mencapai Rp 58,41 triliun.
Investasi ini sebagian besar telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya masih dalam proses desain.
"Investasi swasta yang sudah di-groundbreaking hingga September 2024 mencapai Rp 58,41 triliun. Progresnya beragam, ada yang sudah berjalan, selesai, dan sebagian masih dalam tahap desain," tambah Basuki.
Tahap Kedua: Anggaran Rp 48,8 Triliun untuk 2025-2029
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2025-2029.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan gedung parlemen, baik untuk legislatif maupun yudikatif.
"Tadi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran Rp 48,8 triliun telah disetujui untuk mendukung pembangunan fasilitas parlemen, termasuk legislatif dan yudikatif," ujar AHY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Sumber Pendanaan Non-APBN
AHY juga menegaskan bahwa pendanaan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam proyek pembangunan ibu kota baru ini.
"Tentunya, kami berharap partisipasi dari pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan manfaat maksimal," tutupnya.
oleh : Arief Rahman H