 |
DELIXNEWS.COM, ALOR - Sejumlah Tokoh mulai membuka suara soal Pilkada Alor yang tercium semakin rawan aroma akan politik uang terutama dimasa kampanye dan memasuki pemilihan nanti.
Mencium aroma politik uang dan janji paslon akan memberikan bantuan, ini menjadi sesuatu yang sangat mudah dimanfaatkan oleh mereka yang karena memiliki akses dana yang besar untuk melakukan politik uang, karena memiliki peluang untuk melakukan itu.
Karena itu, sejumlah Tokoh masyarakat mengajak masyarakat untuk berani menolak secara halus, misalnya dengan mengatakan menolak menerima uang untuk memilih karena memilih adalah soal hati nurani, ataukah langsung bereaksi keras dan tegas bila dipaksakan memberikan sejumlah uang untuk memilih calon tertentu.
"Masyarakat harus tolak secara halus katakan saja mohon maaf, kami tidak mau terima uang untuk menentukan pilihan. Apabila dipaksakan maka harus bersuara lantang sehingga diketahui tetangga ketika ada yang memaksa memberikan sejumlah uang dengan meminta untuk memilih calon tertentu", tegas para Tokoh.
 |
Setelah masyarakat sudah berani menolak praktik politik uang, maka masyarakat akan menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya. Pilihlah calon pemimpin daerah yang bersih sejak awal. Kalau calon pemimpin sudah berani berpolitik uang, maka sudah pasti dia akan korupsi untuk dapat kembalikan uang yang dikeluarkan sebelumnya.
Banyak kriteria calon pemimpin yang baik dan bersih yaitu, rekam jejaknya tidak pernah korupsi, tidak pernah gagal dalam kepemimpinan yang pernah dijabatnya, dan tidak berpolitik uang alias tidak cari jabatan dengan membeli suara rakyat pakai uang. Memilih pemimpin karena politik uang maka setelah terpilih dia akan memikirkan dirinya sendiri.
Apabila seorang calon pemimpin yang memiliki kemampuan uang untuk membeli suara rakyat, maka ketika sudah terpilih sebagai kepala daerah tentunya tidak akan memikirkan masyarakat, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri bersama kroni-kroninya.
Pilihlah calon pemimpin yang memiliki konekvitas nasional karena konektivitas nasional seorang calon pemimpin juga perlu karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pembangunan daerah, dan sebagainya yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat maupun pihak lain di tingkat nasional.
 |
"Jika masyarakat menerima uang dari para calon, maka jangan harap akuntabilitas pemimpin dari pemilu itu bisa diwujudkan dalam pemerintahan. Lebih parahnya lagi, pasti dia melakukan korupsi untuk dapat kembalikan uang yang dia keluarkan sebelumnya untuk membeli suara rakyat", tegas para Tokoh mengingatkan.
Politik uang ini juga tidak terlepas dari peran dan keberanian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih berani dan tegas dalam menindak praktik politik uang selama tahapan Pemilihan Kepala daerah 2024 berlangsung.
Para Tokoh menambahkan Bawaslu juga harus tegas menegakkan hukum atau memberikan sanksi bagi siapa pun pelaku praktik politik uang. Dengan cara itu, maka bisa memberikan efek jera kepada individu atau kelompok yang berniat melakukan praktik politik uang.
"Kalau kita mau jujur, masyarakat banyak sekali mengaku dijanjikan barang yang akan diberikan oleh calon tertentu, bahkan politik uang sudah mulai tercium aromanya. Maka, masing-masing tim paslon harus monitor diwilayah sehingga bila ketahuan ada yang berniat ingin atau sedang lakukan praktik politik uang, maka harus ditindak tegas", tegas para Tokoh.
(****).