BPP HIPMI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi.
oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana
.webp) |
Larangan penjualan gas elpiji subsidi 3 kilogram pada toko-toko kelontong atau pengecer per 1 Februari 2025 menyebabkan warga kesulitan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kebocoran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 50 triliun per tahun. Kerugian negara super besar ini terjadi akibat penyaluran tidak tepat sasaran.
Untuk itu, Anggawira menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi. Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi.
"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam penataan ulang distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan mengurangi potensi kebocoran yang merugikan negara," ujar Anggawira, Selasa (4/2/2025).
"HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Pembenahan tata niaga LPG harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," ia menambahkan.
Alternatif Solusi
Sebagai bagian dari solusi, HIPMI mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, ia menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.
"Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi," kata Anggawira.
Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.
"Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap," imbuhnya.
Subsidi Langsung untuk Jangka Panjang
 |
Sementara, di tingkat agen sendiri distribusi penjualan gas masih terbatas. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Sementara dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Digitalisasi distribusi tabung gas melon juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.
"Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran," pinta Anggawira.
Pengecer Naik Kelas Tanpa Syarat
Adapun dalam menjawab keluhan soal kekosongan stok LPG 3 kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg jadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil bilang, pihak pengecer pun tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan.
"Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan," ujar Bahlil saat meninjau pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten.
Kena Omel Warga soal LPG 3 Kg, Bahlil Kasih Sejumlah Janji
 |
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bahlil menemui Prabowo di tengah polemik gas elpiji 3 kg. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Sebelumnya, kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025), turut diwarnai aksi protes dari warga.
Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang pria paruh baya bernama Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan, saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten.
Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat harga jualnya yang melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).
"Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan, dan jangan dimiskinkan kami," seru Effendi tepat di hadapan Bahlil.
Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menceritakan harga LPG 3 kg sempat melonjak hingga Rp 25-30 ribu per tabung, gara-gara oknum yang mengedarkan tabung gas oplosan.
"Jadi bapak dengar. Saya juga sebagai rakyat bapak. Niat saya itu baik, karena subsidi kita itu Rp 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau Rp 20.000," kata Bahlil.
"Karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran," dia menegaskan.
Bahlil juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menaikkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Ia berjanji penyaluran tabung gas melon bakal lebih terkontrol, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan atau kelangkaan stok.
"Karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya bisa negara kontrol, agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi," bebernya.
Todong Tanggung Jawab Pemerintah
 |
Pada hari ini, Selasa (4/2/2025), Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kg. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Tak puas dengan jawaban itu, Effendi meminta tanggung jawab pemerintah guna menindaki oknum pemain LPG 3 kg. Dia menuturkan, pemerintah seharusnya punya kuasa penuh untuk membela kepentingan rakyat.
"Saya pakai akal sehat, kalau memang ada yang nakal menimbun atau mengurangi si gas, bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat yang dikorbankan," ucap dia.
Tak Ada Syarat
Effendi juga turut mempertanyakan syarat bagi pengecer yang mau naik kelas jadi sub pangkalan. Spontan, Bahlil menjawabnya dengan singkat. "Enggak ada persyaratan," ungkapnya.
Mengakhiri percakapan, Bahlil meminta Effendi lanjut antre mendapat LPG 3 kg. Ia kembali menjamin stok LPG 3 kg di tengah masyarakat ke depan tak akan lagi kosong.
"Bapak, bapak saya pikir yang penting ambil dulu, bapak antre, yang penting penjelasan negara, tujuan negara begitu ya bapak. Kita pingin bapak dapat harga yang baik, kita layani. Tidak lagi langka," ujar Bahlil.
Bahlil Minta Maaf
Pada pangkalan terpisah di Tangerang, Bahlil berulang kali meminta maaf atas antrean panjang dalam membeli LPG 3 kg. Itu dilakukannya sambil berkeliling mendatangi para calon pembeli.
Usai kegiatan tersebut, Bahlil mengutarakan maksud permintaan maaf tersebut. Lantaran, ia mengaku kinerja pemerintah dalam menyalurkan tabung gas melon bersubsidi ini belum maksimal.
"Iya, saya minta maaf karena mereka antre. Pemerintah harus objektif. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf," kata Bahlil.
 |