Eks Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Respons Polemik SHGB di Laut Tangerang
✕

TAGS:

  • TNI-POLRI
  • REGIONAL
  • MILITER
  • Kodim 1622/Alor
  • Dandim 1622/Alor
  • Kodam IX/udayana
  • Korem 161/Wira Sakti
  • Dandim 1604/Kupang
  • Politik
  • Dispenad
  • Kasad
  • PEMERINTAH
  • Pemda Alor
  • Panglima TNI
  • HUKRIM
  • Pendidikan
  • PAMTAS RI-RDTL
  • DPC PERADI OELAMASI
  • PAMTAS RI
  • Budaya
  • DPR RI
  • Dr. Nicholay Aprilindo
  • Olahraga
  • BPOM RI
  • Korem 163/WSA
Delix News

Breaking News

Link Menu Atas

    • News
    • Bisnis
    • Superskor
    • Sport
    • Seleb
    • Lifestyle
    • Travel
    • Otomotif
    • Techno
    • Kesehatan
    • Populer
    • Beli Tribunnexs
    HOME › Fadel Prayoga › Jef Beny Bunda

    Eks Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Respons Polemik SHGB di Laut Tangerang

    Senin, 27 Januari 2025, Januari 27, 2025

    Baca Juga :


    Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9/2024). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)



    DELIXNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Hadi Tjahjanto buka suara ihwal polemik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di perairan Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.


    Menurut dia, penerbitan sertifikat di wilayah tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah prosesnya sudah sesuai aturan. Jika ditemukan cacat hukum, sertifikat tersebut bisa dibatalkan.


    Hadi mengatakan penerbitan sertifikat didelegasikan kepada kepala kantor pertanahan (kakantah), kantor wilayah (kanwil) hingga pusat.


    Dia menjelaskan, dalam pelayanan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat, yang pertama harus dilihat adalah proses dan alasannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran.


    "Setelah pengukuran, kita baru masuk proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM (Sertifikat Hak Milik) wilayah itu dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah," katanya di Jakarta, Sabtu (25/1/2025), dikutip dari video YouTube Kompas TV.


    "Kalau sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB," sambungnya.


    Proses yang sama, kata dia, juga harus dilalui dalam kasus di Tangerang.


    "Yang saat ini ramai adalah yang 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai," ujar Hadi.


    "Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu juga bisa dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18."


    Hadi menambahkan, proses penerbitan sertifikat tanah sangat luas, mencakup seluruh Indonesia. Karena itu, pelayanan di lapangan didelegasikan kepada Kakantah.


    "Namun, agar ada mitigasi jika di lapangan terjadi permasalahan, Menteri ATR pada waktu itu tahun 2022 memberikan Surat Edaran, SE Nomor 12 tahun 2022."


    Ia menjelaskan, SE tersebut menginstruksikan Kantah dan Kanwil untuk segera mengidentifikasi, menginventarisasi, dan melaporkan ke pusat jika terjadi anomali di wilayah tertentu.


    Jika ada laporan masyarakat terkait permasalahan sertifikat, inspektorat bagian investigasi akan diturunkan untuk melakukan pemeriksaan mendalam.


    "Apabila ditemukan permasalahan, maka akan dilakukan koreksi. Keputusan terkait kelanjutan atau pembatalan proses diserahkan kepada wilayah, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi," ujarnya.


    Hadi menambahkan, penerbitan sertifikat, baik SHM maupun SHGB, tidaklah mudah. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, termasuk pengawasan yang ketat.


    "Seluruh pelayanan masyarakat ini, baik SHM, SHGB, itu kita bisa melihat di aplikasi Sentuh Tanahku, maupun di Bhumi ATR. Kita lihat kapan didaftarkan dan kapan sertifikat itu dikeluarkan," paparnya.


    "Terbuka, enggak mungkin bisa disembunyikan. Masyarakat bisa melihat semuanya," ujarnya. 


    Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memeriksa pejabat Kantor Pertanahan Tangerang sebagai tindak lanjut adanya SHGB dan SHM atas aktivitas pagar laut di perairan Tangerang, Banten. 


    "Pemeriksaan ini oleh pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Jenderal mengenai atau menyangkut pelanggaran kode etik dan disiplin," ujar Nusron di Tangerang, Rabu (22/1/2025), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV. 


    Pihak-pihak yang dipanggil termasuk kepala seksi, juga mantan Kakantah Tangerang yang memberikan SHGB dan SHM untuk pagar laut di kawasan perairan pantai utara Kabupaten Tangerang.


    Setelah dilakukan penelitian dan evaluasi atas penerbitan SHGB dan SHM, sertifikat tersebut dinilai cacat prosedur dan materiel. 


    "Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap di luar garis pantai itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi. Kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat materiel," kata Nusron.


    Penulis : Fadel Prayoga

    Editor : Edy A. Putra

    Tags Fadel PrayogaJef Beny Bunda
    Bagikan ini ke

    Komentar

    BERITA POPULER+

    • Sidang Pembacaan Eksepsi Eks Kapolres Ngada, PH Fajar: JPU Perlu Uraikan Lengkap Aplikasi Michat Dalam Dakwaan
      Kupang , Sidang lanjutan perkara No. 75/Pid.Sus/2025/PN.Kpg dengan terdakwa eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja al...
    • Jiwa Patriotisme Diperkuat Lewat Kegiatan Upacara Bendera
      NTT-KUPANG , - Dandim 1604/Kupang Kolonel Inf Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I. bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara bendera minggu...
    • Tegas, Jangan Bertindak Arogan Saat Bersama Dengan Masyarakat
      NTT-KUPANG – Dandim 1604/Kupang, Kolonel Inf Kadek Abriawan, S.I.P., M.H.I, memberikan pengarahan kepada seluruh personel seusai upacara be...
    • Wakili Dandim Kupang, Danramil Naikliu Hadiri Launching Pelayanan Perdana RS Pratama Type C Amfoang
      NTT-KUPANG - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diwilayah-wilayah terpencil yang salit untuk akses pelayanan kesehatan,...
    • Tatap Muka Penuh Haru: Danrem 161/WS Janji Perjuangkan Status Veteran Eks Pejuang 1975
      Kupang - Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, S.E., M.M. melaksanakan kegiatan tatap muka bersama para pejua...
    • Pasi Pers Kodim 1604/Kupang Pimpin Pemakaman Purnawirawan TNI Secara Militer
        NTT-KUPANG - Perwira Seksi Personalia (Pasi Pers) Kodim 1604/Kupang Mayor Caj Oktavian Histyanton bertindak selaku Irup pada upacara pers...
    • Babinsa Kodim 1604/Kupang Hadiri Kegiatan Sosialisasi Program Binhan Pangan
      NTT-KUPANG - Korem 161/Wira Sakti melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ketahanan Pangan (Binhan Pangan) yang dibuka oleh Pasi Bakti K...
    • Klarifikasi dan permohonan maaf atas terjadinya kesalah fahaman antara aktaduma.com dengan Danrem 161/WS
      Kupang, 3 Juli 2025 — Dalam semangat membangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati antara institusi TNI dan insan pers, Komandan K...
    • DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) OELAMASI
        SURAT KEPUTUSAN Nomor: 002/SK/DPC-PERADI/OLM/VII/2025 Tentang Perubahan Besaran Iuran Wajib Bulanan Anggota DPC PERADI Oelamasi DEWAN PIMP...
    • Hadiri Rakor Desa Ponain, Babinsa Sertu Adner Paut Mengajak Bersinergi Untuk Kesejahteraan
      NTT-KUPANG - Babinsa Koramil 1604-04/Amarasi Sertu Adner Paut mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah Desa Ponain, berlangsun...
    + Indeks Berita

    Link Bawah

    • Redaksi
    • Disclaimer
    • Pedoman Media Siber
    • Kontak Kami
    Copyright © Delix News

    TerPopuler