 |
DELIXNEWS.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan terlalu banyak kebocoran anggaran pemerintah, akibat korupsi dan kolusi antara pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha nakal.
“Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran anggaran, kolusi di antara pejabat politik-pejabat pemerintahan di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal dan tidak patriotik,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI, Minggu (20/10/2024) usai dilantik.
Mantan Danjen Kopassus ini bercerita, dirinya yang rajin berkeliling Indonesia, sering menemui rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ia juga melihat banyak anak sekolah yang tidak mampu membeli seragam, bahkan sekadar untuk makan sehari-hari.
“Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan,” tegasnya.
 |
Prabowo mengatakan masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Banyak anak-anak sekolah yang berangkat sekolah tanpa makan pagi dan pakaian sekolah.
“Terlalu banyak anak-anak kita berangkat sekolah tidak makan pagi, masih banyak anak-anak kita berangkat sekolah tanpa pakaian sekolah,” tegas Prabowo.
Untuk itu, tegas dia, sebagai pemimpin politik jangan cepat bergembira dengan angka-angka statistik tanpa melihat kondisi sepenuhnya.
“Kita jangan puas dengan masuk negara G20, menjadi negara ke-16 ekonomi di dunia tapi apakah kita sungguh-sungguh melihat kondisi kita secara utuh,” tegas Prabowo Subianto.
 |
Terkait dengan kebocoran anggaran dan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, mencapai Rp 290 triliun.
Jumlah ratusan triliun itu berasal dari catatan tahunan yang diterbitkan ICW setiap tahunnya. ICW mencatat kerugian Rp 290 triliun sejak Jokowi pertama kali dilantik pada 2014 hingga laporan tahun terbaru yang telah diterbitkan ICW, yaitu 2023.
“Kisaran angka itu saya total dari data kajian tren vonis ICW yang dikeluarkan setiap tahun,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, kepada Tempo, Sabtu, 19 Oktober 2024. Informasi lebih detail soal data itu, kata Yassar, bisa diakses melalui laman antikorupsi.org.
Yassar menyampaikan angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis.
“Dari kasus korupsi yang ada perhitungan kerugian negaranya yang sudah diputus pengadilan,” ucap Yassar. (****).
 |